PPJ atau PBJT listrik dan PPN: pajak apa saja yang ada di token dan tagihan PLN

Di struk token atau tagihan PLN, pajak yang hampir selalu muncul adalah pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik, yang dulu disebut pajak penerangan jalan (PPJ) dan sejak UU 1/2022 menjadi PBJT atas tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan Perda kabupaten/kota, paling tinggi 10% untuk rumah tangga (Pasal 58). PPN hanya dikenakan pada listrik untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA (PP 49/2022); rumah 450 VA sampai 6.600 VA dibebaskan. Pajak daerah dihitung dari nilai listrik, sehingga dari token Rp100.000 dengan PBJT 10%, sekitar Rp9.091 adalah pajak dan Rp90.909 menjadi kWh.

Panduan ini bagian dari panduan tarif listrik dan gas rumah tangga 2026.

Dari PPJ ke PBJT: apa yang berubah

Sebelum UU 1/2022, pajak penerangan jalan diatur dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatukan beberapa pajak daerah atas konsumsi barang dan jasa tertentu, yaitu makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan, ke dalam satu jenis pajak: pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Untuk listrik, istilah resminya PBJT atas tenaga listrik. Banyak struk dan percakapan sehari-hari masih memakai istilah PPJ; isinya sama, yaitu pajak daerah atas konsumsi listrik.

Batas tarif menurut Pasal 58 UU 1/2022:

Konsumsi	Tarif paling tinggi
Umum, termasuk rumah tangga (ayat 1)	10%
Listrik dari sumber lain yang dipakai industri, serta pertambangan minyak bumi dan gas alam (ayat 3)	3%
Listrik yang dihasilkan sendiri (ayat 3)	1,5%

Ayat (4) menyerahkan penetapan tarif kepada Peraturan Daerah. Akibatnya, dua rumah dengan golongan dan pemakaian sama bisa membayar pajak berbeda karena berada di kabupaten/kota berbeda. Banyak daerah memakai tarif di kisaran atas, tetapi jangan mengasumsikan 10%; cek Perda pajak daerah di kabupaten/kota Anda atau lihat persentase yang tersirat di struk.

Cara menghitung PBJT pada token

Pajak daerah dihitung dari nilai listrik (sering tertulis "Rp Stroom/Token"), bukan dari nominal yang Anda bayar. Rumusnya:

Nilai listrik = nominal ÷ (1 + tarif PBJT)
PBJT = nominal − nilai listrik
kWh = nilai listrik ÷ tarif per kWh

Contoh ilustratif untuk token Rp100.000 di golongan 1.300 VA:

Tarif PBJT daerah	Nilai listrik	PBJT	kWh diterima
10%	Rp90.909	Rp9.091	62,9 kWh
8%	Rp92.593	Rp7.407	64,1 kWh
5%	Rp95.238	Rp4.762	65,9 kWh
3%	Rp97.087	Rp2.913	67,2 kWh

Biaya admin bank atau aplikasi biasanya dibayar di luar nominal, sehingga tidak mengurangi kWh. Bila penjual memotong admin dari nominal, kurangi admin terlebih dulu. Hitung otomatis di kalkulator nilai token listrik; cara membaca baris-barisnya ada di cara membaca struk token.

Cara menghitung PBJT pada tagihan pascabayar

Untuk pascabayar, pajak daerah dihitung dari biaya pemakaian listrik bulan itu:

Tagihan = biaya pemakaian + PBJT (+ PPN bila di atas 6.600 VA) + denda bila terlambat

Contoh ilustratif: rumah 2.200 VA memakai 300 kWh, PBJT 10%. Biaya pemakaian 300 × Rp1.444,70 = Rp433.410. PBJT = Rp43.341. Tagihan ≈ Rp476.751.

PPN atas listrik: hanya di atas 6.600 VA

PP 49/2022 mengatur pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas penyerahan barang kena pajak tertentu, termasuk listrik. Penyerahan listrik, beserta biaya penyambungan dan biaya beban, dibebaskan dari PPN kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA.

Daya rumah tangga	PPN atas listrik
450 VA sampai 6.600 VA	Dibebaskan
Di atas 6.600 VA	Dikenakan

Tarif PPN umum sejak 2025 adalah 12%, tetapi untuk sebagian besar barang dan jasa dihitung dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga, sehingga beban efektifnya setara 11%. Cara PPN dihitung pada tagihan listrik besar dapat berbeda; untuk rumah di atas 6.600 VA, lihat baris PPN di struk atau tagihan dan tanyakan dasar perhitungannya ke PLN bila tidak jelas. Bila Anda berencana menaikkan daya dari 5.500 VA ke 7.700 VA, perhitungkan PPN ini sebagai biaya tambahan di samping kebutuhan daya. Lihat memilih daya listrik rumah.

Pajak lain yang sering disangka ada

Bea meterai. Sejak UU 10/2020 tentang Bea Meterai, meterai dikenakan pada dokumen tertentu dengan nilai tertentu. Pembelian token dengan nominal sehari-hari umumnya tidak terkena meterai; bila struk Anda memuat baris meterai, biasanya nilainya Rp0. Bila Anda menemukan baris lain yang tidak dipahami, tanyakan ke PLN.
Angsuran. Baris "angsuran" di struk bukan pajak, melainkan cicilan tagihan tertentu, misalnya sisa biaya penyambungan yang dicicil atau tagihan susulan. Lihat biaya pasang baru dan tambah daya.
Biaya admin. Dipungut bank, minimarket, atau aplikasi, bukan pajak dan bukan pendapatan PLN.

Kesalahan yang sering terjadi

Menghitung 10% dari nominal. Porsi pajak dari nominal dengan PBJT 10% adalah 9,09%, bukan 10%.
Mengira PPN ada di semua token. Untuk rumah 6.600 VA ke bawah, tidak ada PPN atas listrik.
Membandingkan kWh antara dua kota tanpa memperhitungkan PBJT. Selisih kWh untuk nominal sama bisa berasal dari Perda, bukan dari tarif PLN.

Pertanyaan umum

Siapa yang menerima PBJT listrik?

Pemerintah kabupaten/kota tempat listrik dikonsumsi. PLN memungut pajak itu bersama pembayaran listrik dan menyetorkannya ke daerah.

Bisakah saya meminta PBJT tidak dipungut?

Tidak, selama Perda daerah Anda menetapkannya. Pengecualian, bila ada, diatur dalam Perda masing-masing.

Mengapa persentase pajak di struk teman saya berbeda?

Kemungkinan besar karena berada di kabupaten/kota berbeda dengan Perda yang berbeda.

Apakah kos-kosan dikenai PBJT?

Ya, PBJT melekat pada konsumsi listrik di meter mana pun. Bila Anda membayar listrik kepada pemilik kos, tanyakan apakah tarifnya sudah termasuk pajak daerah.

Sumber resmi

Pasal.id — UU 1/2022 Pasal 58 dan PP 49/2022
Direktorat Jenderal Pajak — ketentuan PPN dan fasilitas pembebasan
Kementerian Keuangan — kebijakan pajak daerah
PLN — rincian komponen tagihan dan struk